Penerima BSP Bebas Belanja Sembako, Kepala Dinsos : Tidak Boleh Ada Intervensi

KABUPATEN CIREBON - Sedikitnya 108 ribu warga di Kabupaten Cirebon yang masuk dalam kategori penerima Program Keluarga Harapan (PKH) berhak membelanjakan bantuan uang tunai sebesar Rp 600 ribu ke warung mana pun.

"Saat ini sedang berjalan penyerahan bantuan uang tunai Rp 600 ribu lewat kantor pos. Uang Rp 600 ribu itu bantuan terhitung dari Januari, Februari dan Maret. Penyerahan uang harus selesai pada 28 Februari 2022. Saya ingatkan uang itu untuk beli kebutuhan pokok atau sembako, jangan beli yang lain-lain. Beli sembako juga bebas di mana saja. Kalau ada yang intervensi, laporkan ke kami atau ke polisi, " tegas Iis Krisnandar, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kabupaten Cirebon, saat ditemui Rabu (23 Februari 2022).

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan Bansos dan Tinjau Harga Minyak Goreng di Pasar

Selain bebas membeli sembako di mana saja, uang sebesar Rp 600 ribu juga tidak boleh dipotong oleh siapa pun. Pihak kecamatan, desa, pendamping dan aparat kepolisian, diharapkan melakukan pemantauan di lapangan.

"Ini program pemerintah pusat yang harus diamankan, jangan sampai di bawah terjadi pelanggaran. Hak rakyat kecil yang masuk kategori penerima PKH jangan sampai diganggu. Semua pihak yang terkait hendaknya melakukan pengawasan, " lanjut doktor hukum tata negara ini.

Baca juga: Presiden: Pembagian Bantuan Sosial Harus Mudah, Cepat, dan Tepat Sasaran

Menurut Iis, penyerahan uang tunai sebesar Rp 600 ribu menjadi kewenangan pihak kantor pos. Soal pembagiannya, sudah diatur di kantor pos-kantor pos yang tersebar di wilayah Kabupaten Cirebon.

"Semoga prosesnya berjalan dengan lancar dan tepat sesuai sasaran. Bila ada yang tidak bisa datang langsung, ada ketentuan dapat diwakilkan pihak keluarga yang tertera dalam Kartu Keluarga (KK). Jadi, bawa KK saja bagi yang mewakili penerima bantuan. Ingat, hanya pihak keluarga dan bukan yang lain, " tandasnya lagi.

Baca juga: Presiden Jokowi Bagikan BLT di Pasar Angso Duo Jambi Presiden

Ia mewanti-wanti kepada pihak mana pun untuk tidak mengganggu kebebasan penerima bantuan dalam membeli sembako. 

"Warung-warung silahkan bersaing secara sehat. Saya yakin kalau barangnya baik dan harganya lebih murah, pasti dibeli penerima bantuan. Jadi, jangan ada paksaan dari siapa pun terhadap warga penerima bantuan, " pinta kepala Dinsos Kabupaten Cirebon. (Subekti)

Baca juga: Percepat Bansos BPNT Melalui Kantor Pos, Mensos Risma Terbitkan Juknis